Di tengah derasnya arus pembangunan dan program ketahanan pangan nasional, keberadaan hutan kerap kali diposisikan dalam dilema. Antara menjadi tumpuan cadangan pangan masa depan atau justru dikorbankan atas nama pembangunan. Detta Rahmawan, S.I.Kom., M.A., dosen Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran sekaligus pakar industri media di bidang lingkungan, menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara kepentingan pangan dan pelestarian hutan.
“Ide tentang ketahanan pangan bagus dan tentu perlu didukung. Hanya tidak boleh sampai mengorbankan hutan dan masyarakat adat yang sering menjadi pihak yang menjaga hutan,” tegasnya.
Menurut Detta, media memiliki peran strategis dalam membentuk persepsi publik terhadap isu-isu lingkungan. Namun sayangnya, framing yang dihadirkan media sering kali belum cukup menyuarakan kelompok yang paling terdampak. “Yang dibutuhkan sebetulnya suara dari pihak yang terdampak. Khususnya yang masih perlu didorong adalah pendapat masyarakat yang berada di wilayah hutan. Suara mereka minim sekali di media dibandingkan pihak pengelola program ketahanan pangan,” ungkapnya.
Ia menyayangkan bahwa pemberitaan mengenai deforestasi dan sumber pangan sering kali lebih banyak menampilkan narasi pemerintah atau korporasi, dan kurang memberi ruang pada pengalaman warga lokal yang hidup langsung di sekitar hutan. Padahal, mereka inilah yang memahami kondisi lingkungan secara nyata, bukan melalui data semata.
Dalam konteks ini, Detta menilai bahwa literasi media sangat penting. Ia menyebut bahwa kemampuan masyarakat untuk memilah dan memahami informasi dapat menjadi alat untuk melawan bias pemberitaan dan disinformasi yang merugikan lingkungan.
“Literasi media penting supaya makin banyak khalayak atau warga yang sadar soal bahaya deforestasi, dan gambaran riilnya yang sering kali tidak dibicarakan oleh pemerintah,” jelasnya.
Ketika ditanya soal strategi komunikasi yang ideal untuk membangun narasi yang adil dan berkelanjutan, Detta menekankan pentingnya pelibatan masyarakat lokal. Menurutnya, mereka tidak boleh hanya diposisikan sebagai penghalang program pembangunan, melainkan perlu dilibatkan sebagai pemegang pengetahuan dan kepentingan.
“Harus lebih banyak membuka ruang untuk masyarakat lokal, masyarakat terdampak, dan tidak membingkai mereka hanya sekadar pihak yang harus ‘mengalah’ demi program-program ambisius pemerintah,” katanya.
Detta juga menyampaikan pesan khusus bagi generasi muda, terutama mahasiswa Ilmu Komunikasi. Ia mengajak mereka untuk aktif menggali informasi, berpihak pada keadilan ekologis, serta ikut terlibat dalam penyebaran narasi yang berpihak pada lingkungan dan masyarakat.
“Lebih banyak mencari informasi, ikut mendukung gerakan jurnalisme publik, dan juga ikut menyebarkan kepada pihak luas tentang pentingnya ruang untuk mengkritisi program-program pemerintah,” tuturnya. Hari Pohon Sedunia tahun ini seharusnya tidak sekadar menjadi seremoni, melainkan momentum reflektif. Sudah sejauh mana kita benar-benar mendengar suara hutan dan mereka yang menjaganya? Jika hutan terus ditebang, bukan hanya pohon yang hilang—tetapi juga masa depan kita bersama. [Ed]