Ahmad Sahroni, politisi kelahiran Jakarta, 8 Agustus 1977, belakangan kembali menjadi sorotan publik. Namanya ramai diperbincangkan bukan hanya karena perjalanan politiknya, tetapi juga akibat sejumlah pernyataan kontroversialnya yang dianggap menyinggung masyarakat.
Berasal dari keluarga sederhana di kawasan pelabuhan Tanjung Priok, Sahroni meniti karier politik sejak bergabung dengan Partai NasDem pada 2013. Setahun berselang, ia berhasil terpilih sebagai anggota DPR RI dari Dapil DKI Jakarta III dan terus melanjutkan kiprahnya hingga periode 2024. Kariernya yang terus menanjak tersebut ternyata tidak bebas dari rintangan. Usai menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi III DPR RI, ia kemudian dipindahkan ke Komisi I menyusul tanggapan kontroversialnya terkait isu pembubaran DPR yang sempat ramai diperbincangkan publik.
Tanggapannya tersebut lantas memicu gelombang besar demonstrasi pada 25–29 Agustus 2025. Amarah massa kemudian mencapai puncaknya ketika kediaman Sahroni di Tanjung Priok dijarah pada 30 Agustus 2025. Sehari setelahnya, muncul akun X bernama “Sahroni Berdikari” yang mengunggah permintaan maaf sekaligus klaim bahwa dirinya tidak bisa kembali ke Indonesia demi keamanan keluarganya. Unggahan tersebut justru mengundang kemarahan masyarakat lebih besar karena dianggap nirempati dan terkesan melepaskan tanggung jawab di tengah situasi yang sedang panas. Unggahan viral tersebut dengan cepat menyebar dan segera dikutip beberapa media besar.
Namun, lambat laun publik menemukan kejanggalan. Kejanggalan tersebut muncul ketika akun tersebut diketahui ternyata baru dibuat pada Agustus 2025. Fraksi Partai NasDem kemudian dengan cepat merilis klarifikasi resmi pada 1 September 2025 yang menegaskan akun tersebut palsu dan tidak ada kaitannya dengan Ahmad Sahroni. Tidak lama setelah klarifikasi beredar, akun itu pun menghilang begitu saja.
Fenomena akun palsu semacam ini sebenarnya bukan hal baru. Pada 2014, publik sempat digemparkan oleh akun palsu presenter Rosianna Silalahi yang menampilkan dukungan politik tertentu. Hal serupa juga terjadi pada 2022 ketika akun palsu atas nama mantan Wakil Presiden Ma’ruf Amin menyebarkan narasi keliru soal keterlibatannya dalam sebuah rapat.
Kasus-kasus seperti ini memperlihatkan betapa cepatnya misinformasi tumbuh di ruang digital. Pada situasi krusial, misalnya pada aksi demonstrasi, informasi palsu dapat dengan mudah menggiring opini publik yang emosinya sedang tidak stabil. Inilah mengapa literasi digital menjadi sangat penting, masyarakat perlu dibekali kemampuan untuk memverifikasi informasi sebelum mempercayai atau menyebarkannya lebih jauh.
Lebih dari itu, fenomena ini juga menyinggung tantangan besar dalam pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan poin 4, yaitu Pendidikan Berkualitas. Literasi digital merupakan bagian tak terpisahkan dari pendidikan modern, tetapi hingga kini masih menjadi persoalan di Indonesia. Tanpa kemampuan kritis dalam memilah informasi, masyarakat akan terus rentan terhadap manipulasi digital. Oleh karena itu, kasus akun palsu Ahmad Sahroni sepatutnya dipandang bukan sekadar gosip politik, melainkan sebagai alarm penting bahwa kualitas pendidikan, khususnya literasi media perlu untuk terus ditingkatkan.
Communication Perspective Article Vol #2