Tak ada yang menyangka, pemutaran sebuah video sebelum film bioskop ditayangkan berhasil membuat gaduh masyarakat Indonesia. Pada 9 hingga 14 September, Cinema XXI memutar video capaian Prabowo Subianto tepat sebelum film ditayangkan. Video yang berbentuk newsreel tersebut menampilkan program kerja dan keberhasilan Prabowo sejauh ini. Salah satu hal yang disinggung dalam video tersebut adalah program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang disinyalir menjangkau 20 juta penerima manfaat.
Namun, penayangan video tersebut sontak melahirkan pertanyaan di benak masyarakat. Mereka menilai situasi ini mirip dengan masa Orde Baru, hanya saja aktornya yang berbeda. Salah satu netizen menyatakan bahwa ia tidak mengerti urgensi penayangan video tersebut. Netizen lain pun menilai penayangan video itu tidak cocok dan tidak pantas ditayangkan di ruang hiburan seperti bioskop. Senada dengan hal tersebut, penonton lain juga merasa dipaksa untuk menonton video itu karena tidak ada opsi ‘skip ad’ seperti pada platform YouTube (BBC Indonesia, 2025).
Dalam menanggapi hal ini, Indah Tri Wahyuni, Corporate Secretary Cinema XXI, menyatakan bahwa pihaknya memang menyediakan wadah bagi pemerintah untuk menyampaikan informasi publik dalam bentuk iklan layanan masyarakat. Selain itu, Meutya Hafid, Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi), juga turut menyatakan bahwa tindakan tersebut merupakan bagian dari komunikasi dan transparansi publik. Tujuannya adalah agar masyarakat mengetahui pelaksanaan program pemerintah sejauh ini (Nur, 2025).
Preciosa Alnashava Janitra, S.I.Kom. M.Si., dosen Ilmu Komunikasi Unpad, turut memberikan pandangannya. Ia menekankan bahwa bioskop pada dasarnya adalah ruang hiburan yang idealnya digunakan untuk melepas penat masyarakat. Menurutnya, format penayangan video yang tidak dapat dilewati berpotensi menimbulkan ketidaknyamanan bagi sebagian penonton.
Selain itu, ia juga menyoroti aspek efisiensi penggunaan dana publik. Menurut Shava, perlu dipastikan bahwa biaya yang dikeluarkan untuk penayangan pesan publik tersebut sebanding dengan manfaat yang dirasakan masyarakat. Hal ini menegaskan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran komunikasi publik.
Lebih jauh, ia menyoroti pula bahwa dalam menyampaikan pesan, pemerintah dapat mempertimbangkan strategi komunikasi yang lebih empatik. Alih-alih hanya menonjolkan capaian, penyampaian pesan bisa lebih efektif bila disertai dengan peningkatan kinerja nyata dan memperhatikan kenyamanan audiens. Dengan begitu, ruang hiburan tetap dapat berfungsi sebagai tempat netral bagi masyarakat, tanpa menambah potensi kejenuhan di tengah dinamika sosial dan politik yang tengah berlangsung.
Kemudian jika kita menggunakan kacamata teori etika media, meskipun bioskop berbeda konteks dengan pers, tetapi prinsip-prinsip etika media menuntut penyajian informasi yang objektif, netral, dan mempertimbangkan berbagai perspektif agar tetap akurat (Tilak, 2020).
Pada dasarnya, polemik pemutaran video propaganda di bioskop menunjukkan bahwa batas antara ruang hiburan dan ruang komunikasi publik masih menjadi perdebatan. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah maupun pihak swasta untuk lebih cermat dalam memilih medium komunikasi. Dengan menjunjung etika media, komunikasi publik diharapkan berjalan lebih efektif dan mampu menjaga kepercayaan masyarakat.
Referensi:
BBC News Indonesia. (2025, September 17). Video Presiden Prabowo tayang di bioskop – Apakah praktik Orde Baru hadir kembali? https://www.bbc.com/indonesia/articles/c8d715n0500o
Nur, M. F. (2025, September 16). Video Capaian Prabowo di Bioskop, Strategi Komunikasi Usang. Tirto.id; Tirto.id. https://tirto.id/video-capaian-prabowo-di-bioskop-strategi-komunikasi-usang-hhQm
Tilak, G. (2020, January 1). THE STUDY AND IMPORTANCE OF MEDIA ETHICS. https://www.researchgate.net/publication/349685937_THE_STUDY_AND_IMPORTANCE_OF_MEDIA_ETHICS?utm_source=chatgpt.com
Communication Perspective Article Vol #4