Sejak akhir November hingga Desember 2025, bencana banjir besar melanda sejumlah wilayah di Pulau Sumatera, termasuk Aceh. Intensitas curah hujan yang sangat tinggi menyebabkan meluapnya sejumlah sungai dan berujung pada kerusakan infrastruktur secara luas. Dampak bencana tersebut mengakibatkan terputusnya akses ke berbagai desa serta menempatkan ribuan warga dalam kondisi terdampak langsung. Hingga saat ini, tercatat lebih dari 1.000 korban jiwa, sementara ribuan lainnya terpaksa mengungsi ke wilayah yang dinilai lebih aman. Skala kerusakan dan jumlah korban yang signifikan menjadikan peristiwa ini sebagai perhatian nasional. Sejalan dengan itu, berbagai media massa turut terjun langsung ke lapangan untuk melaporkan perkembangan situasi melalui beragam platform pemberitaan.
Berdasarkan sejumlah laporan media, distribusi bantuan bagi korban banjir dilaporkan belum merata dan cenderung lambat menjangkau seluruh wilayah terdampak. Situasi ini memicu beredarnya berbagai video amatir yang menampilkan kondisi penyintas yang terpaksa melakukan penjarahan di beberapa swalayan demi memenuhi kebutuhan dasar. Pada sisi lain, terdapat pula laporan yang menyebutkan bahwa bantuan mulai tersalurkan ke sejumlah titik setelah akses transportasi berhasil dibuka. Perbedaan narasi tersebut kemudian membentuk persepsi di masyarakat bahwa respons awal pemerintah dalam penanganan bencana dinilai belum sepenuhnya optimal.
Salah satu video liputan yang diproduksi oleh CNN Indonesia turut menjadi sorotan publik setelah beredar luas di media sosial. Dalam video tersebut, reporter menyampaikan kondisi lapangan dengan pendekatan emosional, menekankan bahwa masih banyak warga terdampak yang belum menerima bantuan dasar, seperti makanan dan akses logistik. Secara implisit, liputan tersebut menyoroti adanya kesenjangan antara narasi resmi pemerintah mengenai penanganan bencana dengan realitas yang dialami para korban di lapangan. Tidak lama setelah viral, video liputan tersebut dihapus melalui keputusan editorial internal CNN dengan alasan untuk mencegah terbentuknya framing tertentu.
Dalam kajian komunikasi massa, framing dipahami sebagai proses seleksi dan penonjolan aspek tertentu dari suatu peristiwa guna membentuk interpretasi publik (Eriyanto, 2002). Meski demikian, CNN sendiri tidak memberikan penjelasan lebih lanjut terkait apa konteks framing yang dimaksud. Oleh karena itu, alih-alih mendapatkan respons positif, langkah tersebut justru memperkuat diskursus mengenai relasi kuasa antara media, negara, dan masyarakat. Masyarakat menganggap bahwa CNN berada dalam tekanan dari pihak tertentu untuk menarik kembali tayangan video tersebut.
Penghapusan konten tersebut dapat ditinjau melalui konsep oligarki media, yakni kondisi ketika kepemilikan dan pengelolaan media massa terkonsentrasi pada segelintir kelompok dengan kepentingan ekonomi dan politik tertentu (Dahlia & Permana, 2022). Dalam konsep ini, media dinilai tidak sepenuhnya berfungsi sebagai ruang publik yang bebas dan netral, karena berada dalam posisi untuk terus menegosiasikan kebijakan redaksional dengan relasi kuasa yang lebih luas. Kasus penghapusan video liputan tersebut lantas menunjukkan potensi peran ganda media massa. Pada kasus ini, media berfungsi sebagai sarana untuk menyuarakan penderitaan masyarakat yang terdampak bencana. Namun, di sisi lain, keputusan media untuk menghapus liputan mencerminkan bagaimana media tersebut dinilai tidak netral dan tidak independen
Berkaca pada diskursus ini, setiap keputusan editorial, termasuk penghapusan konten, perlu dipertimbangkan secara cermat oleh media. Hal ini perlu dilakukan karena mempu berimplikasi langsung pada tingkat kepercayaan publik terhadap media sebagai institusi penyedia informasi yang kredibel. Dalam konteks krisis kemanusiaan, media diharapkan mampu menjaga keseimbangan antara pertimbangan redaksional dan tanggung jawab sosialnya. Dengan demikian, media dapat mempertahankan perannya sebagai pilar komunikasi publik yang kritis, independen, dan dapat dipercaya. Hal ini pun sejalan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB), khususnya TPB nomor 16 tentang Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Tangguh. Poin ini menekankan pentingnya institusi yang transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kepentingan masyarakat.
Referensi:
CNN Indonesia. (2025, Desember). [Unggahan video terkait penanganan banjir]. Instagram.
https://www.instagram.com/p/DSbjwankjAt/
Dahlia, R. R., & Permana, P. A. (2022). Oligarki Media dalam Pusaran Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia 2019 Menuju 2024. POLITICOS: Jurnal Politik Dan Pemerintahan, 2(1), 65–81. https://doi.org/10.22225/politicos.2.1.2022.65-81
Eriyanto. (2002). Analisis Framing: Konstruksi, Ideologi dan Politik Media. Yogyakarta. Lkis
Harian Aceh. (2025, Desember 19). Footage video CNN terkait penanganan banjir Aceh dihapus YouTube, ada apa? https://www.harianaceh.co.id/en/2025/12/19/footage-video-cnn-terkait-penanganan-banjir-aceh-dihapus-youtube-ada-apa/
Kabereh News. (2025). CNN Indonesia bantah tarik laporan.
https://www.kaberehnews.com/2025/12/cnn-indonesia-bantah-tarik-laporan.html
Communication Perspective Article Vol #10