Menjelang akhir tahun 2025, tanah air kembali dikejutkan dengan kabar bencana yang menimpa wilayah bagian barat Indonesia. Sejak 25 November 2025, hujan deras disertai cuaca ekstrem mengguyur wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Kondisi ini lantas memicu banjir masif yang merendam berbagai kabupaten dan kota, merusak ribuan rumah, serta memaksa ratusan ribu warga untuk mengungsi. Berdasarkan laporan BNPB (Badan Nasional Penanganan Bencana) per 7 Desember 2025, tercatat ada 921 korban yang meninggal dunia, 392 orang hilang, dan lebih dari 975.000 jiwa terpaksa meninggalkan kediamannya. Fenomena tersebut dengan cepat menimbulkan perhatian luas, terutama dari kalangan pemerintah yang segera melakukan peninjauan ke lokasi terdampak.
Keikutsertaan figur pemerintah dalam penanganan bencana sejatinya diharapkan mampu memberikan bantuan moral dan material bagi masyarakat. Namun, yang terjadi justru jauh dari apa yang diharapkan. Media pemberitaan justru dipenuhi kritik terhadap gestur, cara berkomunikasi, dan tindakan sejumlah tokoh yang dianggap tidak peka dengan situasi bencana. Alih-alih menunjukkan empati, beberapa tindakan tersebut dianggap menghadirkan kesan pencitraan, seolah kehadiran mereka lebih bertujuan membangun citra pribadi daripada membantu warga yang tengah berada dalam kondisi memprihatinkan.
Salah satu kontroversi yang dimaksud datang dari Verrel Bramasta selaku anggota DPR RI. Dalam sebuah video yang beredar luas di jagat maya, ia terlihat mengenakan rompi loreng yang menyerupai rompi anti peluru militer saat meninjau wilayah banjir. Setelah sadar bahwa penampilannya tersebut banyak disorot oleh media, Verrel langsung mengklarifikasi bahwa rompi tersebut sejatinya adalah tactical vest yang memudahkan pergerakannya dan memungkinkannya membawa perlengkapan di wilayah terdampak. Namun, klarifikasi tersebut belum cukup meredakan kritik publik, terutama karena ia juga mengunggah foto di Instagram pribadinya yang memperlihatkan dirinya berpose menunjuk ke arah banjir. Unggahan itu dinilai warganet janggal dan seolah hanya bertujuan menarik perhatian. Tidak butuh waktu lama, foto tersebut pun diedit menjadi meme dan bahan candaan di media sosial.
Kritik serupa juga datang kepada sosok Zulkifli Hasan, Menteri Koordinator Bidang Pangan. Dalam sebuah video yang viral di media sosial, tampak sosok dirinya sedang memanggul karung beras saat memberikan bantuan di wilayah terdampak. Alih-alih menerima pujian, aksi tersebut justru menimbulkan kesan pencitraan karena dianggap tidak relevan dengan konteks situasi di lapangan. Warganet berpendapat bahwa aksi tersebut terkesan berlebihan dan justru tidak mencerminkan ketulusannya dalam membantu warga. Sebagian masyarakat turut mengaitkan upaya pencitraan dirinya tersebut dengan kebijakan penggundulan hutan saat Zulkifli masih menjabat Menteri Kehutanan. Kebijakan membuka 1,6 juta hektar wilayah hutan tersebut disinyalir menjadi alasan terjadinya banjir di wilayah Sumatera. Menanggapi kritik, ia menyatakan bahwa tindakan tersebut merupakan wujud dari nilai gotong royong yang diajarkan oleh ibunya sejak kecil. Meski demikian, publik tetap memandang gestur yang ditampilkan Hasan tersebut hanya dilakukan untuk meningkatkan pamornya saja.
Kontroversi lain muncul dari Agung Surahman, asisten Presiden Prabowo Subianto, yang membuat video berkonsep “A Day in My Life” selama kunjungan ke wilayah terdampak. Video yang dibuka dengan adegan persiapan dari hotel dan perjalanan dengan pesawat mewah dianggap tidak mencerminkan empati terhadap penderitaan warga. Tampilan visual estetik yang kontras dengan kondisi masyarakat melahirkan kritik tajam terkait etika dan sensitivitas. Meskipun Agung telah meminta maaf dan menyatakan bahwa tidak ada maksud untuk memamerkan gaya hidup, video tersebut tetap menjadi bulan-bulanan warganet mengenai bagaimana pejabat atau staf pemerintah seharusnya bersikap dalam situasi krisis.
Rangkaian peristiwa ini lantas memperlihatkan bahwa komunikasi, baik verbal maupun nonverbal, tidak dapat dilepaskan dari konteks sosial yang terjadi. Dalam situasi bencana, setiap gestur, gaya penampilan, hingga cara menyampaikan pesan memiliki makna tersendiri di mata publik. Niat yang baik sekalipun dapat berubah menjadi kesan negatif ketika tidak disertai kepekaan terhadap kondisi masyarakat. Dalam konteks ini, kelalaian dalam memahami konteks komunikasi dapat menimbulkan jarak antara pemimpin dan masyarakat, bahkan memperkuat persepsi terjadinya ketimpangan sosial.
Pada akhirnya, peristiwa ini menjadi pengingat bahwa kepekaan komunikasi adalah hal yang perlu dijaga dengan sungguh-sungguh, terutama oleh pejabat publik yang memiliki sorotan besar dalam setiap tindakannya. Dalam konteks ini, kepekaan komunikasi sesungguhnya berkaitan erat dengan upaya memperkuat tata kelola pemerintahan yang responsif, transparan, dan berorientasi pada pelayanan publik. Hal ini tercermin dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB), khususnya tujuan ke-16 tentang Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Tangguh. Komunikasi yang etis dan tepat konteks berperan sebagai jembatan yang menjaga kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah. Sebaliknya, komunikasi yang tidak sensitif dapat merusak legitimasi dan menimbulkan kesan bahwa pemerintah tidak memahami kondisi warganya.
Referensi:
Communication Perspective Article Vol #9