Stigma bahwa Gen Z merupakan generasi yang apatis dan cuek terhadap persoalan politik kerap kali muncul dalam berbagai wacana. Namun, benarkah nyatanya demikian? Sebuah artikel jurnal internasional karya tim dosen Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran yang secara khusus meneliti fenomena ini. Mari, kita simak penuturan Dr. Evie Ariadne Shinta Dewi, M.Pd., selaku ketua tim peneliti, yang berbagi cerita tentang bagaimana riset ini dari awal hingga akhir.
Evie sendiri merupakan dosen Program Studi Ilmu Komunikasi Unpad yang mengajar mata kuliah Komunikasi Politik, Komunikasi Strategis, serta Komunikasi dan Perubahan Sosial. Berlandaskan latar belakang tersebut, beliau memang akrab dengan isu komunikasi publik dan politik, sehingga penelitian yang dilakukan pun sangat relevan dengan keahliannya.
Adapun artikel jurnal yang dibahas kali ini berjudul “Political Communication and Preferences of Generation Z in West Java: Insights from an Explanatory Sequential Study.” Artikel ini berhasil diterima dan dipublikasikan dalam International Journal of Adolescence and Youth yang terakreditasi Scopus Q1. Evie sendiri menulis artikel ini bersama dengan Zuhairi Sanofi, S. Kunto Adi Wibowo, Ph.D., dan Prof. A. Hadi Arifin, S.E., M.Si.
Penelitian ini berangkat dari kondisi demografis di Jawa Barat, yang mana Gen Z mencakup sekitar 27% populasi. Kemudian, apabila persentase Gen Z digabung dengan Generasi Milenial jumlahnya melampaui setengah dari total penduduk Jawa Barat. Artinya, kedua generasi ini menjadi lumbung suara terbesar dalam setiap kontestasi politik, baik Pilgub maupun Pilpres. Meski begitu, muncul asumsi bahwa Gen Z cenderung apatis terhadap politik. Bagi Evie, asumsi tersebut perlu dibuktikan secara ilmiah. Menurutnya, kelompok pemilih dengan porsi sebesar ini memiliki peran penting, baik dalam menentukan hasil pemilu maupun dalam mendorong terjadinya perubahan sosial.
Tujuan utama penelitian ini adalah menggali persepsi Gen Z di Jawa Barat mengenai demokrasi. Tidak berhenti pada pemahaman normatif terkait demokrasi, penelitian ini juga ingin menelisik apakah nilai-nilai demokrasi seperti kejujuran, kesetaraan, keadilan, dan keterbukaan benar-benar dipahami dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, meski banyak yang mengakui pentingnya kejujuran, praktik kecil seperti pungutan liar dalam pembuatan KTP masih dianggap wajar. Berangkat dari fenomena tersebut, pertanyaan riset kemudian berkembang ke arah bagaimana sebenarnya Gen Z memperoleh pemahaman tentang demokrasi. Selain itu, penelitian ini juga menelusuri media komunikasi apa saja yang mereka gunakan untuk mencari informasi terkait isu tersebut.
Adapun metode yang digunakan dalam penelitian cukup unik, yakni kombinasi survei dan Focus Group Discussion. Survei dilakukan terhadap 1.905 responden Gen Z di Jawa Barat, lalu hasilnya diperdalam melalui FGD dengan belasan peserta perwakilan dari berbagai wilayah. Berdasarkan metode tersebut, data yang terkumpul pun akhirnya tidak hanya angka-angka, tetapi juga cerita langsung dari anak-anak muda tentang bagaimana mereka memandang demokrasi.
Penelitian ini lantas melahirkan temuan menarik sekaligus mengejutkan. Hampir lebih dari 90% responden menganggap demokrasi adalah sistem terbaik. Mereka juga paham nilai-nilai demokrasi seperti kejujuran, keadilan, dan kesetaraan, meski praktik sehari-harinya belum konsisten. Kemudian, hal yang paling menonjol lainnya adalah preferensi mereka terhadap media. Ternyata, 40,7% Gen Z menjadikan media sosial sebagai sumber utama informasi politik. Instagram menduduki peringkat pertama, disusul dengan YouTube, TikTok, dan X. Gen Z menganggap konten singkat berbentuk audio-visual seperti parodi atau satir politik jauh lebih menarik dibanding berita panjang di media arus utama.
Berkat penelitian ini, Evie dan tim berhasil membuka pandangan baru melalui hasil penelitian yang didapatkan. Hasil riset menunjukkan bahwa Gen Z tidak apatis seperti stigma yang beredar. Justru, mereka memiliki kesadaran politik yang cukup baik, hanya saja bentuk keterlibatannya berbeda dengan generasi sebelumnya. Temuan ini penting bagi dunia akademis dan dapat menjadi informasi berharga bagi para pembuat kebijakan dalam merancang strategi komunikasi politik agar lebih tepat sasaran.
Pada akhir wawancara, Evie berpesan agar para peneliti tidak mudah terjebak pada asumsi semata. Menurutnya, penelitian harus selalu didasarkan pada data, bukan hanya berangkat dari stigma yang berkembang. Ia juga menekankan, bagi siapa pun yang ingin meneliti topik serupa, penting untuk memahami cara Gen Z berkomunikasi, mulai dari preferensi platform hingga bagaimana mereka menafsirkan nilai-nilai demokrasi dalam keseharian.
Penelitian ini kemudian mendukung pula Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) poin ke-16, yaitu Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan Tangguh. Berdasarkan upaya untuk memperkuat literasi politik generasi muda, riset ini turut berperan dalam membangun institusi yang lebih inklusif dan responsif dengan generasi muda.
Pada akhirnya, asumsi bahwa Generasi Z apatis terhadap politik ternyata tidak sepenuhnya benar. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Evie beserta tim, terlihat bahwa Generasi Z memiliki kesadaran politik yang cukup kuat, meskipun diekspresikan dengan cara yang berbeda. Temuan ini dapat menjadi bahan refleksi bagi berbagai pihak, baik generasi muda, akademisi, maupun pembuat kebijakan. Komunikasi politik pada hakikatnya perlu menyesuaikan dengan pola interaksi dan cara masyarakat dalam memperoleh informasi. Oleh karena itu, suara Generasi Z tidak dapat dianggap remeh, sebab merekalah yang berpotensi menjadi kunci perubahan di masa depan.
Peek An Article Vol #1